Freeport dan Ironi Elit Pemeritah

Polemik yang terjadi terkait perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia (PTFI) yang akan diputuskan dua tahun lagi tepatnya pada 2019 menyebabkan masyarat bingung, alih-alih informasi yang didapat malah aksi kurang enak dari kalangan pemerintah yang dipertontonkan.

      Secara kasat mata hal ini mengindikasikan bahwa pengaruh Amerika masih kuat dan mencengkram terhadap negara kita. lihat saja penandatanganan kontrak yang masih lama sudah diributkan mulai sekarang sampai berujung pada tragedi ‘’papa minta saham’’, sebuah video yang melibatkan Novanto dan Maroef Sjamsoeddin (dirut PTFI) serta Pengusaha minyak Indonesia Riza Chalid. Kasus ini berlalur-larut yang menarik semua mata tertuju untuk ikut andil didalamnya hingga pokok permasalahan inti terabaikan begitu saja.

    Dalam masalah politik praktis kita harus bisa memposisikan diri untuk berada ditengah tidak ikut terjerumus bermain didalamnya meskipun sebatas turut condong keranah permainan mereka, bahkan harus terhindar kedalam pusaran pertikaian elit yang tidak beretika. Peran media yang terus menerus mem- blow up kasus ini mengidentifikasikan sebuah misi yaitu ingin menutup kasus lain kepada masyarakat. padahal tujuan dari media sebagai salah satu dari empat pilar demokrasi harus menyampaikan informasi yang relavan serta bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya bukan malah ikut mengkaburkan fakta yang terjadi.

    Melihat kasus yang melibatkan ketua DPR RI ini cukup menggelitik, asik untuk terus dicermati. kasus yang menyeret semua elit pemerintah untuk turut angkat bicara mulai dari Presiden, DPR, Mentri namun yang terjadi adalah tidak adanya I’tikad baik yang menjurus pada penyelesaian, bahkan terus melambung tinggi hingga keranah kejaksaan agung ikut bermain didalamnya. Hal ini sudah menutup hakikat fakta dilapangan sehingga informasi yang tersampaikan kepada masyarat adalah ketabuan belaka yang disebabkan oleh permainan para elit politik negara. Tentunya masyarakat kita akan berpikir terhadap apa yang dilakukan oleh para pimpinan negara, apakah hanya sibuk untuk memperebutkan kursi pimpinan DPR atau memang sengaja melupakan urusan masyarakat yang jauh lebih penting dari segalanya.

     Sejujurnya kitapun sudah muak melihat tingkah para elit bangsa ini yang belum usai semenjak pilpres. Selalu meributkan posisi antar golongan satu dengan yang lain sehingga urusan untuk memajukan bangsa terlewatkan oleh perebutan hal yang tidak penting!

     Dikutip dari penjelasan kementrian ESDM terkait Kontrak PTFI. kontrak yang akan diperpanjang lagi pada tahun 2019 menggunakan Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) bukan dalam bentuk Kontrak Karya (KK) yakni, pemerintah bereda diatas PTFI selaku pemberi izin. pemerintah mempunyai hak wewenang lebih dalam masalah kontrak ini. jangan sampai pemerintah kita salah dalam memposisikan diri, jika posisi pemerintah sejajar dengan PTFI maka yang terjadi adalah saling tawar menawar dan apabila Indonesia sampai ditekan oleh PTFI dalam artian berada dibawah ketiak Amerika, maka yang terjadi adalah pemberian cuma cuma atas kekayaan Indonesia kepada pihak asing akan terus berlanjut!

    Kita tidak mau kasus pengerukan kekayaan oleh pihak asing terus berlanjut! Harkat martabat bangsa ada ditangan elit pemerintah, apabila gagal dalam masalah ini entah kekayaan yang mana lagi akan lepas dari bumi tercinta ini. setidaknya kita mempunyai keberanian untuk tidak memperpanjang kontrak PTFI terlepas dari ancaman yang akan diterima dikemudian hari. teringat kasus penembakan Jet SU-24 milik rusia oleh pihak militer Turki lantaran diduka melintasi batas teritorial udara Turki. Alih- alih pemerintah turki takut, malah yang terjadi adalah pemimpin meraka dengan bangga enggan untuk meminta maaf, bahkan dengan gagahnya presiden meraka mengatakan semua bangsa mempunyai harga diri! kita wajib menjaganya!.- Andaikan para pemimpin kita mempunyai keberanian seperti mereka tapi, ah.. sudahlah-

    Keberanian dan ketegasan dari kalian yang sangat kita rindukan untuk kedaulatan Negara tercinta ini!

Salam Merdeka !